Sudah Tepat Indonesia Bubarkan HTI

0

Hizbut Tahrir secara harfiah artinya Partai Pembebasan. Sesuai namanya, Hizbut Tahrir adalah partai internasional yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara khilafah berdasar hukum syariat Islam.

“Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga sosial,” demikian penjelasan laman milik Hizbut Tahrir, www.al-islam.or.id.

Jadi, jika Hizbut Tahrir di Indonesia sampai berhasil meraih cita-citanya, tentu dampak langsungnya adalah NKRI bubar dan dasar negara Pancasila diganti asas Islam versi mereka.

Namun, sebelum sampai ke sana, bisa saja Indonesia akan lebih dulu porak poranda oleh perang saudara berlarut-larut, seperti terjadi di Suriah dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.

Karena itu, sudah tepat keputusan tegas Presiden Jokowi, melalui Kementerian Hukum dan HAM, yang mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir tahun lalu.

Dengan dicabutnya status badan hukum tersebut, berdasar Perppu No. 2/2017 yang mengubah UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Hizbut Tahrir dibubarkan.

“Dengan pencabutan SK badan hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A,” kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris.

Memang, dengan dicabutnya status badan hukum Hizbut Tahrir tidak otomatis menghapus ideologi khilafah yang telanjur melekat di benak para anggotanya. Akan tetapi, dengan pembubaran ini minimal akan membatasi ruang gerak kader Hizbut Tahrir untuk beraktivitas secara leluasa.

Jika tidak dibubarkan, Hizbut Tahrir sampai kapan pun akan terus berupaya mempengaruhi umat Islam untuk mengikuti apa yang diyakininya. Termasuk melakukan infiltrasi ke lembaga-lembaga negara seperti TNI, Polri, birokrasi pemerintah, TVRI, dan sebagainya.

Tentu masih segar dalam ingatan, bagaimana Hizbut Tahrir memanfaatkan TVRI untuk menyiarkan Muktamar Khilafah yang berlangsung di Jakarta. Begitu juga dengan masuknya tokoh Hizbut Tahrir sebagai pengisi acara dakwah rutin di TVRI: Ustadz Felix Siauw.

Karena itu, untuk mengantisipasi terus bergerilyanya kader-kader Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan negara khilafah, pemerintah perlu tetap memantau pergerakan tokoh-tokohnya.

Bahkan, program deradikalisasi patut dipertimbangkan untuk menetralisasi paham radikal yang dianut kader Hizbut Tahrir. Ini mengingat Hizbut Tahrir di Indonesia telanjur berkembang sedemikian rupa, lengkap dengan organisasi payung yang merambah ke hampir segala aspek kehidupan.

Ambil contoh, untuk mahasiswa, Hizbut Tahrir memiliki ormas Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan. Untuk memobilisasi kaum perempuan, mereka punya Muslimah Hizbut Tahrir, dan sebagainya. Belum lagi kader-kader militannya yang menyusup ke unit-unit kerohanian Islam (Rohis) di sekolah-sekolah negeri.

Indonesia tidak sendirian saat membubarkan Hizbut Tahrir. Ada sedikitnya 20 negara di seluruh dunia yang lebih dulu melarang Hizbut Tahrir berkembang di negaranya. Bahkan mayoritas di antaranya justru negara-negara Islam atau negeri berpenduduk mayoritas Muslim.

Pelarangan itu dengan beragam alasan, mulai dari dianggap mengancam kedaulatan negara, keterlibatan Hizbut Tahrir dalam kudeta hingga keterlibatan dalam aksi terorisme. (Penulis: Jarot DS)