Sri Mulyani Tak Rugikan Negara dalam kasus SKL BLBI BDNI, Ini Penjelasan Hukumnya!

0

Program Indonesia Lawyers Club yang hadir semalam, Selasa, 10 Juli 2018 dengan tema: ‘’Mega Skandal BLBI, Perlukah Dibuka Kembali?’’ ada beberapa pernyataan dan pertanyaan dari beberapa pengacara yang terkesan memojokkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mulai dari pengacara Mantan Kepala BPPN, Yusril Ihza Mahendra yang mempertanyakan: ‘’yang jual Sri Mulyani , kok SAT yang dibawa ke pengadilan?’’ Yusril Ihza Mahendra dan Otto Hasibuan juga mempertanyakan: ‘’mengapa hasil audit BPK pada 2004 dan 2006 dinyatak tidak ada kerugian negara?’’

Hasbullah yang juga pengacara SAT menyatakan: ‘’ yang jual Rp. 220 miliar itu Sri Mulyani bukan SAT’’. Ahmad Yani yang juga pengacara SAT juga menyatakan, ‘’SAT sudah selesai 2004 , itu dijual 2007 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani’’. Bahkan pengacara Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan yang sangat saya kagumi, juga menyebut bahwa Sri Mulyani yang menjual lelang dengan murah aset BDNI itu. Terus pertanyaan nya adalah Menteri Keuangan dianggap sebagai penyebab utama kerugian negara Rp. 4,58 triliun, pertanyaan nya adalah apa hubungannya dengan hak tagih dalam wujud aset Rp. 4,8 triliun yang hanya dapat dijual lelang Rp. 220 miliar sedangkan dari total Rp. 4,8 triliun itu, Rp 3,7 triliun diantaranya sudah dihapus dan kerugian negara sudah terjadi, kerugian negara ditambah lagi dengan selisih yang tak didapat dari hasil penjualan aset yakni kerugian sebesar Rp. 880 miliar karena hanya laku sebesar Rp. 220 miliar dari total Rp. 1,1 triliun yang dibayar sebagai utang, jadi salahnya dimana apa hubungan nya dengan Sri Mulyani?apakah salah kalau aset BDNI berupa tambak udang yang dijamin PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandira yang hak tagihnya Rp. 4,8 triliun tapi hanya laku dijual lelang seharga Rp. 220 miliar, kan Rp. 3,7 triliun diantaranya sudah dihapus, itu saja sudah rugi negara dan sisa Rp. 1,1 triliun sisanya mana bisa dipaksa pokoknya harus dijual lelang dan harus laku Rp. 4,8 triliun tidak bisa tidak, kan sudah dihapus sebagian dari itu, yakni Rp. 3,7 triliun yang dihapus, kalau tak ada yang mau beli Rp. 4,8 triliun bagaimana logika hukumnya pokoknya harus laku Rp. 4,8 triliun, jadi apa yang salah? Salahnya dimana? Bagaimana bisa salah?

Bahwa Berkaitan dengan penerbitan SKL BDNI. Apakah kerugian negara Rp. 4,58 triliun timbul karena penjualan aset untuk bayar utang BDNI kepada pemerintah dijual terlalu murah? Kapan timbul kerugian dalam penerbitan SKL BDNI? Apakah penghapusan utang masih mewajibkan penagihan? Apakah kerugian negara menjadi bergantung pada jual murah atau mahal aset BDNI pada 2007? Hak tagih sebesar Rp. 4,8 triliun diserahkan BPPN kepada Menteri Keuangan Boediono lalu diserahkan lagi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2007, apakah yang menjual yang bersalah?

Dari total Rp. 4,8 triliun dan diantaranya Rp. 3,7 triliun sudah dihapus berdasarkan keputusan KKSK No. 02/K/KKSK/02/2004 butir 3 huruf (a): hutang petambak direstrukturisasi dan ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 100 juta per petambak atau secara total Rp. 1,1 triliun dan sisanya Rp. 3,7 triliun dihapuskan. Catat itu. Penghapusan utang sebesar Rp. 3,7 triliun telah terjadi dan Rp. 1,1 triliun lainnya tak dihapus dan itu untuk bayar utang kepada pemerintah , itulah yang dijual lelang dan hanya laku seharga Rp. 220 miliar, harganya jatuh sekali dari Rp 1,1 triliun yang tak dihapus , lalu ada kerugian negara, siapa yang salah , apa salah yang menjual karena menjual terlalu murah? Sekarang akan saya jawab semua pertanyaan di atas yang kini masih dipertanyakan tersebut.

Kerugian negara yang timbul akibat hak tagih BDNI dalam wujud aset tambak udang dari Rp. 4,8 triliun namun hanya laku dijual murah seharga Rp. 220 miliar sehingga ada kerugian negara Rp. 4,58 triliun dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diterima Bank Dagang Nasional Indonesia (SKL BLBI BDNI), itubukanlah disebabkan penjualan aset yang murah. Tidak ada kaitan sama sekali dengan aset yang dijual murah atau mahal. Dan kerugian negaradalam kasus penerbitan SKL BDNItidak bergantung pada harga berapa aset Rp. 4,8 triliun itu dijual pada 2007, tapi kerugian negara hanya bergantung pada satu yaitu Keputusan KKSK No. 02/K/KKSK/02/2004 yang keluar pada 2004. Mengapa, karena sebagian dari Rp. 4,8 triliun yakni Rp. 3,7 triliun diantaranya sudah dihapussebagaimana dalam Keputusan KKSK No. 02/K/KKSK/02/2004.

Jadi kalau sudah dihapus oleh pimpinan KKSK , itu negara jelas mengalami kerugian, mengapa yang disalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada apa sih, kok Sri Mulyani terus yang disalahkan, apa seumur hidupnya harus terus dikait-kaitkan dengan masalah yang tak ada kaitan dengan dia? Yang menyebabkan kebocoran siapa, yang berusaha menutupi kebocoran atau berusaha mengembalikan kerugian negara kok malah yang disalahkan sebagai penyebab utama kerugian negara Rp. 4,58 triliun dalam penerbitan SKL BDNI? Dapat Rp. 220 miliar saja sudah untung-untungan, apa yang terjadi kalau aset itu tidak laku sama sekali, pasti salah Sri Mulyani lagi.

Karena dengan dihapus utang itu, kerugian negara timbul seketika atau langsung , kerugian negara tidak menunggu aset itu dijual berapa oleh Menteri Keuangan pada 2007, kerugian negara langsung terjadi setelah keluar dan ditandatanganinya Surat Keputusan KKSK No. 02/K/KKSK/02/2004. Pisahkan antara 2007 dengan 2004. Karena penyebab kerugian negara telah terjadi pada 2004 dan antara 2007 dengan 2004ada keterkaitan tapi berdiri sendiri. Karena 2004 utang itu sudah dihapus disitulah langsung jadi kerugian negara. Mengenai 2007, terlalu jauh itu.

Dan benar, walaupun sudah dihapus, aset milik BDNI itu tetap dapat dijual lagi hak tagih itu, bahkan bisa dijual Rp. 4,8 triliun sesuai hak tagih, tetapi yang perlu dipahami bahwa yang jadi masalah adalah pada keran yang mengalirkan air yang kotor ke bak, bukan baknya yang kotor, matikan keran nya donk, tutup keran nya donk, kok malah menyalahkan bak kotor padahal sumber masalah ada pada air kotor yang mengalir dari keran,maksudnya sumber masalah ada pada Keputusan KKSK No. 02/K/KKSK/02/2004 bukan pada Menteri Keuangan.

Kok sekarang ramai-ramai menyalahkan si penjual mengenai kerugian negara, kok tidak menyalahkan semua oknum-oknum pimpinan KKSK yang menyetujui dan menandatangani Keputusan KKSK No. 02/K/KKSK/02/2004 yang menjadi penyebab kerugian negara sebesar Rp. 3,7 triliun + kerugian dari jumlah yang tak didapat dari hasil penjualan yakni Rp . 880 miliar karena hanya bisa dijual Rp. 220 miliar dari Rp. 1,1 triliun yang untuk bayar utang dan tak dihapus itu, hingga menyebabkan negara jadi merugi Rp. 4,58 triliun?

Dan hanya laku seharga Rp. 220 miliar itu pun sudah melalui lelang. Kalau sudah melalui lelang maka harga akan merosot dratis, tidak ada jaminan barang atau objek lelang mahal juga bisa dijual mahal dan tidak mungkin juga calon pembeli menawar harga barang itu jadi sekian, tapi penjual bilang, ’’hei kau pokoknya kau harus beli itu barang itu sesuai harga aku’’. , kan tidak mungkin Menteri Keuangan memaksa orang supaya membeli harus sesuai dengan harga Rp. 4,8 triliun, sedangkan sebagian dari Rp. 4,8 triliun, yakni Rp. 3,7 triliun sudah dihapus pada 2004 dan itu saja langsung merugikan negara. Kerugian negara sudah ada sejak 2004 , lah kok sekarang malah menyalahkan kerugian negara sebesar itu terjadi akibat penjualan pada 2007?

2004 sudah beres , sudah selesai. Tidak ada kaitan dengan 2007. Ibarat sinetron , ini sudah tamat episodenya , bagaimana masuk diakalnya memutar episode terakhir setelah itu diputar ke episode pertengahan atau episode awal, kan tentu tidak nyambung lagi itu namanya. Karena kalau masih ada yang menyebut Sri Mulyani penyebab kerugian negara karena menjual utang dalam bentuk aset seharga Rp. 220 miliar dari Rp. 4,8 triliun, sederhana saja pertanyaannya , apakah penghapusan utang bukan merupakan kerugian??? Apakah akibat penghapusan utang yaitu kerugian negara bisa muncul 3 tahun berikutnya padahal utang sudah dihapus sejak 2004??? Jawab itu dulu saja.

Karena bagi saya, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak merugikan negara 1 rupiah pun terkait penjualan hak tagih Rp. 4,8 triliun, karena bukan Sri Mulyani yang menghapus utang yang jadi penyebab utama kerugian negara Rp. 4,58 tiliun dari total 4,8 triliun. Memang benar dari hasil audit BPK pada 2004 dan 2006 , terkait SKL BDNI, tidak ada kerugian negara, tapi hasil audit BPK tahun 2004 dan 2006 itu juga bisa jadi pertanyaan, karena bagaimana logika hukumnya kalau penghapusan utang BDNI bukan menjadi kerugian negara?

Makanya oknum-oknum auditor BPK yang mengeluarkan hasil audit itu juga perlu didalami dan diperiksa KPK kalau memang masih ngotot mengapa hasil audit 2004 dan 2006 tidak ada kerugian negara dalam kasus penerbitan SKL BLBI BDNI. Karena saya sungguh-sungguh tidak habis pikir dari cara berpikir hukum kalau penghapusan utang tidak merugikan keuangan negara sebagaimana dalam hasil audit BPK pada 2004 dan 2006. Kalau begitu jadinya, kalau mengikuti logika hukum dari hasil audit BPK pada 2004 dan 2006 itu, ya besok-besok hapus saja utang-utang BUMN dan BUMD yang ada, kan tidak ada kerugian negara menurut hasil audit BPK pada 2004 dan 2006 dan itu makanya saya katakan hasil audit yang ngaco itu.