SP3 untuk Rizieq Shihab, Konsolidasi Komunikasi Politik Istana

0
Moeldoko

Publik dikejutkan oleh langkah Polri melakukan SP3 terhadap kasus Rizieq Shihab. Sesungguhnya ini salah satu langkah Istana melakukan eksekusi kekuasaan yang cerdas. Bagaimana latar belakangnya? Mari kita telaah sesuai dengan pandangan obyektif strategi perang proxy.

Langkah pertama membuka komunikasi dilakukan Moeldoko sejak awal 2018. Restrukturisasi komunikasi terus berlangsung di lingkup Istana.Komunikasi berhasil dipahami bukan hanya sebagai diseminasi informasi kering, namun mulai diberi roh.

Ketegasan Moeldoko dan keterbukaannya sangat penting bagi berhasilnya pembangunan opini tentang Presiden Jokowi, tentang kebijakannya, tentang kinerjanya di mata media, media sosial dan masyarakat. Gambaran positif harus muncul sesuai dengan kenyataan. Ini hal yang penting dan sangat dipahami oleh Moeldoko.

Pemahaman dan keprihatinan Jokowi terkait Asian Games, terkait media sosial dengan mengundang para buzzers dan pegiat media sosial dan seniman menunjukkan keterbukaan dan langkah cepat Moeldoko menyikapi keprihatinan bangunan media sosial dan media mainstream di Indonesia.

SP3 untuk Rizieq, Langkah Jokowi Mengeksekusi Kekuasaan

Terkait langkah politik lain, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai salah satu jangkar kekuatan politik Presiden Jokowi pun melakukan langkah pendekatan politik zig-zag. Adalah LBP yang meluluhkan dengan firmed Ketua MUI, Ma’ruf Amin, salah satu arsitek yang dimanfaatkan oleh gerakan Rizieq Shihab dan - berseri.

Berhasil meluluhkan Ma’ruf Amin, gerakan berikutnya adalah menarik berbagai tokoh lain untuk memenangkan pembentukan opini positif. Maka Moeldoko menarik Ali Mochtar Ngabalin ke dalam lingkungan Istana yang cukup membuat keseimbangan kampanye media sosial.

Kini, melalui keputusan Polri, langkah kuda troya luar biasa dilakukan oleh Istana. Kasus chat mesum Rizieq Shihab dan Firza Hussein di-SP3-kan. Keputusan yang menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat, persis seperti kasus ketika Ali Mochtar Ngabalin diangkat oleh Istana.

Perlu publik pahami bahwa langkah SP3 untuk Rizieq ini tidak akan menghilangkan kasus-kasus lainnya yang menimpa Rizieq Shihab. Perhitungan politik untuk menarik Rizieq pulang ke Indonesia ini pun akan memberikan beban luar biasa baginya.

Rizieq Shihab tengah diberi ruang sedikit untuk pulang. Namun Moeldoko sendiri tidak memberikan jaminan kasus-kasus lainnya akan di-SP3-kan. Demikian pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga tidak memberikan jaminan. Potensi kisruh pun tetap akan ada. Ketidakpuasan dan rasa takut Rizieq Shihab juga semakin menjadi. Perhitungan politik tidak memberikan tanda Rizieq berani pulang.

Keputusan SP3 Rizieq Shihab untuk kasus chat mesum ini menunjukkan Istana mengambil sikap. Istana mulai melakukan eksekusi atas kekuasaan yang dimiliki. Tandem Moeldoko dan LBP serta Jokowi mampu mengambil keputusan strategis.

Langkah Perang Proxy Jokowi

Publik harus cukup cerdas memahami situasi politik yang berkembang. Perhitungan politik memaafkan Rizieq Shihab pun berdasarkan alat bukti yang kurang cukup sesuai keterangan Polri.

Kondisi politik yang sebenarnya dihadapi Indonesia dan Jokowi adalah melawan korupsi, mafia yang tetap bercokol, dan kekuasaan mesin uang yang terusik. Presiden Jokowi memahami bahwa sesungguhnya Rizieq Shihab dan gerakan Islam radikal yang bergerak adalah proxy dari kekuatan kapitalisme yang terusik.

Kehadiran pemerintahan Jokowi pun merusak seluruh aktivitas status quo perampokan uang negara yang sangat besar. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dengan Moeldoko dan Luhut Binsar Pandjaitan dengan dukungan TNI/Polri dan BIN berusaha mengurai akar perang proxy.

Salah satu fakta tentang kekuatan politik, hukum, dan ekonomi adalah masa 10 tahun SBY berkuasa dan 32 tahun kelanjutan kekuasaan rezim Presiden Soeharto. Jika kekuatan ini bergabung tanpa diurai dengan cerdas, maka dapat dipastikan bahaya mengancam NKRI.

Peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan didahului oleh - berbayar proxy yang dibumbui oleh politik identitas telah menunjukkan betapa stabilitas negara terancam. Bersatunya SBY, keluarga Cendana, yang menggerakkan proxy dan pelaku proxy itu sendiri seperti kekuatan mafia Riza Chalid tampak sangat kuat. Pion politik lain seperti Anies Baswedan muncul ke permukaan dengan dukungan rezim lama seperti politikus Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie.

Untuk memecah kekuatan perang proxy tersebut, maka SP3 terhadap Rizieq dikeluarkan sebagai upaya memecah kekuatan oposisi terhadap Jokowi. Ini memberikan kesempatan manuver politik termasuk capres tunggal Jokowi-Prabowo.

Dapat dipastikan saat ini Prabowo dalam posisi paling lemah. SBY dengan seluruh latar belakang kekuatan rezim 10 tahunnya bakal unjuk gigi – atau bersatu dengan Jokowi. Jika membuat poros baru, maka PKS, PAN dan Demokrat menjadi kekuatan baru. Gerindra yang dianggap tidak memiliki cukup uang bisa ditinggalkan.

Kemungkinan lainnya adalah Prabowo-Anies tetap maju, dengan dukungan PKS, Gerindra dan PAN. Demokrat bisa mendukung Jokowi dengan konsesi awal Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri penting di kabinet Jokowi 2019-2024.

Jadi, keputusan politik-hukum dan hukum-politik terhadap Rizieq Shihab ini menunjukkan komunikasi politik Istana yang tegas. Mereka mulai mengeksekusi kekuasaan dengan sisa waktu yang hanya 1 tahun ke depan.

Pun juga manuver politik Jokowi terkait Rizieq Shihab hanyalah salah satu bidak catur kecil di tengah ancaman lebih besar bagi NKRI. Tindakan ini adalah strategi perang proxy berupa bersatunya kembali kekuatan Orde Baru dan kekuatan rezim 10 tahun SBY. Selebihnya ancaman para mafia dan koruptor yang kembali akan mengacak-acak Indonesia lewat pion-pion proxy yang kompleks.