SBY Menantang Kekuatan Jokowi, Soal Netralitas TNI, Polri, dan BIN

0
Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Presiden Jokowi

Banyak pihak tersentak dengan ucapan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataannya tentang ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN terkait pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak adalah wujud dari sikap asli SBY tentang kekuasaan dan kekuatan dirinya. Selain itu pernyataan SBY tersebut adalah wujud dari upayanya melakukan penjajagan tentang kekuatan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2019. Tuduhan SBY terkait hal tersebut bukan untuk Pilkada serentak di Jawa Timur dan Jawa Barat.

SBY yang memegang tampuk kekuasaan sangat paham bahwa BIN yang menggunakan jasa akhirnya adalah presiden. TNI dan Polri jelas institusi di bawah kekuasaan presiden di bawah Panglima Tertinggi TNI. Polri pun langsung di bawah komando presiden.

Selama 10 tahun SBY menggunakan institusi tersebut secara masif. Dia mengeksekusi kekuasaan sepenuhnya untuk stabilitas kekuasaannya. Salah satu yang menonjol adalah melakukan pembiaran berkembangnya paham khilafah, HTI, dan ormas radikal berbagai bentuk seperti FPI (Front Pembela Islam) misalnya.

Masa sepuluh tahun tersebut tentu masa yang panjang dan sampai saat ini SBY masih memiliki pengaruh di lingkungan yang selama 10 tahun dia pegang. Masa pemerintahan Jokowi-JK yang selama hampir empat tahun masih dalam situasi transisi. Cengkeraman mono loyalitas di lingkungan lembaga-lembaga tersebut belumlah sepenuhnya tertransfer ke kekuasaan Jokowi-JK.

Namun, melihat gelagat cengkeraman kekuasan Jokowi menjelang Pilpres 2019 yang mana Pilkada serentak terutama di Jawa Timur dan Jawa Barat bisa dijadikan tolok ukur strategi politik Jokowi, maka SBY pun jelas gerah.

Strategi Jokowi menanamkan dua kandidat sekaligus di Jawa Timur dan Jawa Barat – setelah di Jawa Tengah SBY terpaksa mendukung Ganjar Pranowo – membuat SBY berpikir keras tentang kepentingan politiknya sendiri.

SBY memiliki kepentingan pengamanan politik dan hukum untuk Ibas dan dirinya. Sementara tampak kecenderungan kemenangan strategi merangkul dan memangku oleh Jokowi semakin nyata. Salah satunya adalah SP3 kasus chat mesum Rizieq Shihab. Strategi merangkul musuh politik Jokowi ini dikhawatirkan oleh SBY akan menggagalkan strategi dua kaki SBY seperti dipraktikkan dalam Pilkada DKI 2017.

Dengan ademnya situasi politik dan pergesekan kampanye SARA yang berhasil diredam, maka rancangan strategi untuk kepentingan Agus Harimurti Yudhoyono dapat dipastikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jokowi tetap akan dengan mudah menjadi pemenang Pilpres 2019 jika berlangsung damai dan tanpa konflik kampanye penuh isu SARA.

Pun SBY sangat paham, rancangan berikutnya untuk membentuk poros baru PAN, PKB, dan Demokrat belum tentu memenangkan Agus Harimurti Yudhoyono-Chaerul Tandjung atau bahkan dengan menggandeng Anies Baswedan.

Di sisi lain SBY juga memahami Prabowo tetap menjadi lawan potensial terkuat bagi Jokowi. Namun, SBY paham sekali pun menggandeng AHY-Anies Baswedan, kekuatan mereka tidak mampu menghadapi Jokowi.

Juga kemungkinan majunya Jusuf Kalla-AHY pun tidak akan mampu merobek kesempatan kemenangan Jokowi. Pengalaman Jusuf Kalla maju menjadi Capres telah membuktikannya gagal total. SBY tidak menghendaki kegagalan kedua menimpa AHY.

Sikap dasar politik SBY yang mencari aman, dengan misalnya mendukung Ganjar Pranowo yang pasti menang, gagal tersalurkan dengan sempurna di Jawa Timur dan Jawa Barat.  Kandidat pasangan Khofifah-Dardak dan Deddy Mizwar-Deddy Mulyadi tidak bisa dipastikan menang.

Itulah penyebab kegalauannya muncul dalam bentuk pernyataannya tentang netralitas BIN, TNI dan Polri. SBY pun mendapatkan bisikan dari sebagian loyalisnya yang masih bercokol di berbagai lembaga. Hal yang wajar untuk penguasa 10 tahun pemerintahan.

Jadi, sebenarnya pernyataan SBY tersebut adalah wujud kegalauan politik SBY yang semakin hari melihat cengkeraman kekuasaan – dan bahkan FPI yang dibesarkannya belakangan melemah akibat strategi politik Jokowi yang tak terduga.

Sekaligus Jokowi mampu menghadirkan kekuasaan yang mengeksekusi setelah memasukkan unsur militer di dalam kekuasaannya. Jenderal (Purn.) Moeldoko selain Luhut Binsar Pandjaitan masih sangat disegani di kalangan militer.

Maka menjadi sangat jelas pernyataan SBY tersebut dilontarkan sebagai wujud kegundahan, kekhawatiran, ketakutan tentang kekuasaan Jokowi yang semakin lama. Sementara AHY belum mampu menjadi tokoh politik – seperti hasil Pilkada DKI Jakarta yang jeblok.

Tentu pilihan AHY atau SBY paling realistis adalah mendukung Jokowi dan menempatkan AHY sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi-Moeldoko atau Jokowi-Chaerul Tandjung atau lainnya terserah kompromi politik parpol dan militer.