Prabowo, SBY Ngomong Ngawur, Nyinyir Sebagai Strategi Kampanye

0
Dua orang dengan gaya kampanye provokatif yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa

Prabowo kembali ngomong ngawur. Kali ini tentang hutang Indonesia yang Rp 9,000 triliun. Pernyataan ini disampaikan setelah pernyataan sebelumnya tentang proyek LRT Palembang yang disebutnya kemahalan. Sama dengan Prabowo, SBY menyampaikan tuduhan tentang netralitas TNI, Polri dan BIN yang isinya tak lain hanya tuduhan.

Pernyataan ngawur kedua orang itu mendapatkan reaksi keras dari Sri Mulyani Indrawati, Luhut Binsar Panjaitan, dan bahkan Presiden Jokowi.

Publik pun dibuat terheran terhadap berbagai pernyataan tersebut. Banyak orang waras terheran-heran dengan tingkat kengawuran Prabowo menyampaikan berbagai pernyataan tanpa dasar, ngawur, salah, tidak benar. Pernyataan-pernyataan tersebut bersifat menyerang dan provokatif, selalu anti pemerintah.

Lalu masyarakat sibuk, terutama pemerintah melakukan fact-checking, debunking, dan pembelaan, pelurusan terhadap omongan ngawur pernyataan Prabowo.

Dua orang ini sejatinya memiliki kesamaan dalam strategi kampanye. Keduanya mengusung cara kampanye negatif, strategi kampanye hitam, dan penyebaran berita yang dipelintir yang menyesatkan.

Contoh SBY menyebutkan secara ngawur tentang netralitas aparat TNI, Polri, dan BIN yang dipertanyakan. Pernyataan ini menyesatkan. Sesungguhnya ungkapan SBY itu tak lain adalah wujud kepanikan, putus asa terkait dua pasangan calonnya di Jawa Timur Khofifah-Dardak dan Jawa Barat Deddy Mizwar-Deddy Mulyadi yang belum pasti menang.

Prabowo menyebutkan tentang hutang Indonesia yang Rp 9.000 triliun. Pernyataan itu memang memelintir semua data hutang korporasi, pemerintah, swasta dan sebagainya. Tujuan Prabowo adalah mendiskreditkan pemerintahan Jokowi yang digambarkan sebagai rezim tukang menumpuk hutang.

Yang menjadi pertanyaan lagi, sekali lagi, kenapa pernyataan ngawur itu berulang dan terus berulang. Jawabannya adalah itu memang suatu strategi yang disengaja, direncanakan, dan diprogram secara terstruktur penuh perhitungan. Corong kampanye anti pemerintah ini adalah Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan tentu barisan pendukung Islam radikal di berbagai lembaga.

Prabowo dan SBY menggunakan semua cara menakut-nakuti rakyat, membuat rakyat khawatir, menciptakan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Kelompok pendukung Prabowo, SBY, Jusuf Kalla, Amien Rais, PKS, Gerindra dan gerakan Islam radikal, khilafah, Ikhwanul Muslimin, dan Wahabi masih terngiang dan terobsesi oleh kemenangan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Untuk melawan kampanye dan propaganda semacam itu, salah satunya adalah membanjiri serangan strategis media massa (dengan konten dipersiapkan) dan media sosial secara masif. Pemerintahan Jokowi harus menerapkan serangan terencana, bukan hanya defensif dan bertahan total. Ini penting untuk menetralisir dampak dari kampanye buruk, stigmatisasi yang merusak yang dialamatkan kepada pemerintahan Jokowi.

Pemerintahan Jokowi tidak disarankan untuk tinggal diam menerapkan ‘strategi kampanye muntahan’ dari akibat kampanye segregatif, memecah-belah, yang menimbulkan polarisasi. Pengaturan strategi harus dilakukan dengan cermat dan melibatkan ahil-ahli multi-disiplin ilmu.

Ini untuk melawan dominasi kampanye Prabowo, SBY, Amien Rais, dan kelompok mereka yang bahkan tak segan menggunakan isu SARA seperti di Pilkada DKI Jakarta yang sangat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Sudah saatnya berhenti menganggap Prabowo dan SBY serta tentu Fadli Zon dan Fahri Hamzah hanyalah para political clowns. Mereka bukan badut politik. Mereka sesungguhnya adalah alat strategis,cerdas, dan berhasil membuat polarisasi dukungan politik baik untuk Prabowo maupun Jokowi. Pun kampanye model mereka sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa yang harus dilawan dengan tegas.