Kekuasaan Presiden Jokowi dan Ekonomi Rakyat

0

Tiga tahun telah berlalu kekuasan Presiden Joko Widodo. Pencapaian di berbagai bidang telah dibuktikan. Pembangunan paling menonjol adalah dibagunnya infrastuktur di seluruh Indonesia. Proyek pembangunan dari mulai pelabuhan laut, bandar udara, bendungan, jembatan, jalan tol, bahkan jalur kereta api baru dibangun di berbagai wilayah di Indonesia.

Presiden Jokowi meletakkan dasar ekonomi untuk jangka panjang. Untuk melengkapinya maka deregulasi dilakukan untuk penyederhanaan prosedur dan syarat investasi di Indonesia. Indonesia menerbitkan sekitar 40,000 peraturan yang saling tumpang tindih.

Birokrasi korup yang pada zaman Presiden ke-2 Soeharto disebut sebagai ekonomi biaya tinggi tetap membelenggu Indonesia sampai saat ini. Pembongkaran regulasi yang rumit dan panjang menemui kendala resistensi di lapangan dari para birokrat dan pejabat.

Perombakan dan upaya meletakkan dasar ekonomi Indonesia ke jalur yang benar selama tiga tahun menimbulkan berbagai gejolak sosial, ekonomi dan politik. Sebagian pelaku usaha kecil, menengah, dan produsen kaget, karena selama bertahun-tahun mereka dimanjakan dengan kebebasan untuk menghindari pajak.

Akibatnya, mereka ogah-ogahan membayar pajak. Sementara sebagian pelaku usaha lainnya mematuhi pembayaran PPN. Terjadilah ketimpangan harga jual produk antara pelaku usaha yang membeli barang modal atau baku dengan membayar PPN dengan pelaku usaha yang tidak membayar PPN.

Sementara terkait impor barang, peraturan di Indonesia yang mensyaratkan adanya SNI sangat membebani pelaku usaha. Untuk mengurus SNI, yang dijadikan bagian dari bisnis pula, untuk satu item barang dibutuhkan biaya sekitar Rp 7 juta. Itu pun melalui proses yang panjang. Akibatnya sudah dapat diduga, kelangkaan barang di pasaran.

Padahal, sebelum Jokowi memerintah sistem impor barang secara ‘illegal’ bertahun-tahun mampu menggerakkan ekonomi Indonesia. Pembenahan sistem dan kepatuhan perpajakan bagi kalangan pelaku usaha menimbulkan stagnasi usaha.

Benar Jokowi terkait penerimaan sektor pajak PPN yang melonjak. Peningkatan pendapatan sektor pajak bukan karena gairah ekonomi, namun disebabkan oleh sebagian pelaku usaha yang selama ini tidak membayar pajak terpaksa memenuhi kewajiban mereka.

Dalam kaitan kewenangan di bidang ekonomi, Waskita melihat kekuasaan sebagai seorang presiden suatu kesempatan yang hanya dipegang dalam waktu tertentu. Artinya, kekuasaan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah representasi kekuasaan sebagai wakil negara, c.q. Negara Indonesia.

Untuk itu Presiden Jokowi harus menempatkan kepentingan pergerakan ekonomi Indonesia secara bijaksana dalam tahun politik 2018 dan 2019. Ini semata diperlukan untuk kepentingan stabilisasi nasional di berbagai bidang. Salam Waskita.