Kasus Anies di Final Piala Presiden 2018: Komunikasi, Strategi dan Kepentingan Politik

0

Kasus Anies dilarang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Paspampres dengan alasan protokoler adalah peristiwa unik. Namun senyatanya kasus itu semakin menguak tentang kekuasaan, tentang politik dan tentang kepentingan baik di kubu Anies maupun kubu pendukung Presiden Jokowi.

Peristiwa di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu menunjukkan adanya kenyataan tersembunyi tentang perseteruan kubu Anies dan kubu Jokowi. Orang-orang Anies dan Jokowi melihat setiap peristiwa dengan pemaknaan politik.

Kebetulan perhelatan semalam (17/02/2018) adalah peristiwa olahraga yang pelaksanaannya dipimpin oleh Maruar Sirait. Dia adalah orang PDIP yang tentu memiliki kedekatan dengan Jokowi melalui PDIP selaku pendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

Ara, demikian biasa dia dipanggil, tentu memiliki kepentingan politik yang kental di depan Presiden Jokowi. Sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Turnamen Piala Presiden 2018, dia tentu akan mempersembahkan peristiwa politik yang steril dari gangguan rival politik.

Dalam konteks persaingan politik, komunikasi politik dihitung secara cermat. Kebersamaan dan ketidak-bersamaan dalam suatu event dimaknai secara berlebihan dan dibuatkan spekulasi. Bagi kepentingan politik, kepatutan pun tidak dihitung. Yang ada hanyalah kepentingan politik melalui pesan dan simbul gambar tentang kebersamaan atau ketidak-bersamaan.

Ketika ketidak-bersamaan dalam suatu event terjadi, maka reaksi dua kubu muncul ke permukaan. Pembelaan oleh partai pengusung dan gorengan politik langsung mengemuka. Lontaran pertanyaan diajukan oleh Gerindra tentang Anies sebagai tuan rumah di DKI Jakarta.

Musuh politik Presiden Jokowi dengan cepat mengeluarkan catatan digital dan foto-foto Presiden Jokowi didampingi oleh Ahmad Heryawan, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), dan para petinggi sepakbola lainnya termasuk Menpora dan Ketua DPR.

Publik pun terpecah melihat fakta di depan mata. Netizen dan para pendukung kedua belah pihak saling melontarkan argumen yang jelas tidak bisa dipersatukan karena subyektivitas dan kepentingan serta sudut pandang mereka yang bertolak belakang.

Namun sejatinya peristiwa Anies dilarang ikut menemani Jokowi adalah suatu kenyataan politik yang publik justru harus memahami. Inilah saatnya kita melihat politik dan kekuasaan dalam kesederhanaan.

Sesuai judul di atas, kejadian kemarin itu bisa membantu mengupas seluk-beluk kesederhanaan politik. Esensinya, peristiwa itu adalah tentang kekuasaan. Kejadian itu bukan sekedar peristiwa pelarangan oleh protokoler Paspampres dan Panpel Pertandingan dan Steering Committee (SC). Sekali lagi ini tentang kepentingan uang, kekuasaan, dan politik.

Publik selalu melihat politik sebagai kerumitan, bukan sesuatu yang publik bisa jangkau. Padahal sesungguhnya kekuasaan politik melekat pada rakyat, kekuasaan ada pada rakyat atas penguasa politik. Politik adalah tentang jabatan dan akses ekonomi, tentang uang, tentang jabatan, tentang kekuasaan.

Kesederhanaan politik itu akan tampak sekali jika kita mampu memahami dengan jernih tentang negara, tentang kekuasaan. Bahwa mereka yang berada di sekeliling penguasa politik adalah representasi kekuasaan negara. Demikian pula seperti ketua partai politik, pejabat politik, pejabat publik, dan aparat keamanan dan militer, pimpinan lembaga negara, dan lembaga keuangan negara adalah penguasa sesungguhnya.

Dalam istilah tata negara (baca: tata kekuasaan politik) kekuasaan dalam negara penganut paham krasi terbagi menjadi kekuasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dus, setiap yang terlibat di dalam dan di sekitar mereka itu adalah penguasa negara yang sesungguhnya.

Melihat paparan di atas, maka menjadi sangat jelas bahwa semua peristiwa di negara (sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, dan olahraga bahkan bencana dan malapetaka) menjadi isu dan peristiwa penting untuk menjaga kekuasaan.

Dari kepentingan menjaga kekuasan itu, maka lahirlah strategi komunikasi negara, strategi politik, strategi untuk kekuasaan politik. Terkait dengan itu, maka menjadi beralasan ketika Maruar Sirait dan juga protokoler membuat aturan yang intinya untuk kepentingan politik.

Dengan memahami secara jernih uraian tentang kekuasaan, strategi politik, komunikasi politik, maka peristiwa Anies Baswedan dilarang mendampingi Jokowi adalah cara memenangkan sentimen positif publik (rakyat) – yang sesungguhnya adalah para tuan dan nyonya atas negara.

Namun, para perantara negara (orang-orang di sekeliling kekuasan yudikatif, legislatif, dan eksekutif) yang akan mengeksekusi semua peristiwa untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini termasuk pendukunng Anies dan Jokowi sekaligus. Tentang tepat tidaknya strategi politik yang sudah dijalankan oleh orang di sekeliling kekuasaan, publiklah yang akan menilai.