Indonesia dan Resolusi Kemerdekaan Palestina

0

Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 8 Juni 2018, dengan perolehan 144 suara dari 193 negara. Kepercayaan ini diberikan kepada Indonesia dari dunia, mengingat pentingnya peran Indonesia dalam menengahi sejumlah konflik masyarakat di berbagai belahan dunia, selain itu Indonesia pun dianggap berhasil meredam dan mengatasi bahaya isu radikalisme di sejumlah aksi teror yang beruntun terjadi sepanjang 4 tahun terakhir.

Sehari setelah terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap di DK PBB muncul selebaran info terkait peran diplomasi kita di American Jewish Committee 2018, forum yang digelar di Universitas Hebrew, Israel tersebut melibatkan banyak elemen perwakilan identitas keagamaan, termasuk diantaranya Imam Masjid Al-Aqsa.

Berbagai respon bermunculan ketika K.H Yahya Cholil Staquf ditunjuk menjadi salah satu pembicara dan mewakili Nahdlatul Ulama, wadah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sebagian masyarakat bahkan memunculkan asumsi bahwa representasi Gus Yahya merupakan bagian dari misi Zionis yang diinfiltrasikan di tubuh NU. Dan untuk masyarakat Nahdliyin juga banyak yang menganggap hal tersebut sebagai langkah nyata mewujudkan perdamaian, konsep meneruskan apa yang pernah mantan Presiden RI, K.H Abdurrahman Wahid lakukan.

Saya menuliskan opini di sini, tidak pada posisi pro maupun kontranya. Sebagai warga Indonesia yang mengikuti perkembangan geopolitik di Timur Tengah, dengan sejumlah kajian yang saya dapatkan, kita semua memahami, mungkin tidak perlu flash back terlalu jauh bahwa ada hal-hal yang menjadi rambu bagi kita seperti uraian di berikut.

Pertama, Posisi kita sebagai negara yang memiliki landasan konstitusional UUD 1945. Termaktub di alinea pertama, kemudian diperjelas oleh pernyataan Ir. Soekarno sebagai Founding Father Republik Indonesia, selama Kemerdekaan Palestina belum diperoleh, oleh orang- orang Palestina maka selama itu pula Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Dua hal yang menjadi pedoman bertindak bagi politik luar negeri kita, khususnya menyikapi konflik Palestina-Israel dan juga konflik di Timur Tengah.

Kita melihat dinamika politik kontemporer saat ini merupakan satu isu yang sama yang mendasari sikap resistensi, khususnya mereka yang menjadi negara dunia ketiga, isu tersebut adalah Imperialisme. Dari masa ke masa intinya sama, menjajah dan dijajah. Pola yang dimainkan juga tetap kepemilikan, penguasaan dan eksploitasi alam dan umat manusia.

Kedua, dengan tetap melihat dasar pokok bangsa ini menyikapi isu konflik, Indonesia kemudian perlu melihat bagaimana sejumlah peran negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik khususnya di Timur Tengah. Bagi saya alat penguasaan terhadap satu wilayah kemudian semakin bergeser dengan memerankan fungsi internal bangsa yang saling bertikai itu sendiri.

Mari kembali melihat bagaimana Suriah, siapa berperan di belakang pemberontakan dan kemudian mendatangkan milisi jihadis asing? Bagaimana pasukan Republik dan rakyat Suriah melawan mereka? Adalah kepentingan sekelompok elit di Israel dan barat yang menginginkan pemerintahan Bashar Al Assad tumbang, karena memang selama ini Assad adalah Presiden terpilih secara kratis yang secara diplomatis dan secara praksis membantu perjuangan hidup rakyat Palestina. Memberikan akses bagi Hezbollah untuk membantu Hamas. Empat tahun perang di Suriah terjadi, Israel dan Barat dipastikan gagal menggunakan ISIS dan sejumlah faksi pemberontak.

Ketiga, belajar dari kegagalan ISIS di Suriah Presiden Putin pernah menyatakan kewaspadaannya bahwa kelompok ini akan mengalihkan konsentrasi mereka ke Asia Tenggara. Marawi di Filipina sebagai wilayah yang mereka anggap berelasi ke kelompok separatis di selatan Filipina, dengan Indonesia. Dan, sangat potensialnya Indonesia karena sel-sel mereka yang tersebar tidak terkendali dan tidak terpusat pada berapa titik saja.

Dikutip dari pernyataan mantan kepala BNPT Tito Karnavian, bahwa pola menyebar mereka memasuki masjid-masjid sebagai penceramah, sebagai ustad-ustad di pengajian kecil hingga akademisi yang mengisi lembaga ekstra kampus, bahkan ada yang secara ilegal memasuki ruang pendidikan. Sel bertahun yang disiapkan ini merupakan bagian yang sama yang pernah memporak-porandakan Suriah dengan doktrin Wahabi mereka mengafir-kafirkan orang di luar kelompok mereka.

Puncaknya adalah fenomena Pilkada DKI 2017 di mana jaringan dan bahaya politik identitas yang dimainkan semakin mendominasi ibukota. Kelompok ini kemudian belakangan yang disebut oleh Kapolri sebagai sel-sel tidur terorisme, yang sewaktu-waktu jika negara tidak siap menghadapinya bisa langsung terjadi seperti di Marawi bahkan sangat mungkin seperti yang terjadi di Suriah. Beruntunglah pemerintah Indonesia tanggap terhadap bahaya tersebut, dengan kemudian menerbitkan UU Ormas, serta UU anti teror yang belum lama ini disahkan.

Keempat, saya melihat peran Nadlatul Ulama yang sangat besar bagi bangsa Indonesia khususnya untuk menghadapi radikalisme. Hanya NU dengan Bansernya serta gerakan sosial pesantren-pesantrennya yang dapat diandalkan bersama kelompok nasionalis untuk menghadapi radikalisme yang begitu massive menyerang sendi kehidupan berbangsa Indonesia. Saya melihat begitu besar dan strategisnya peran NU menjaga Islam Nusantara yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan serta melawan setiap isu dan propaganda asing yang berupaya memecah belah NKRI.

Dengan strategisnya peran NU tersebut, bagi saya ada yang perlu menjadi perhatian bagi ulama maupun setiap pemegang keputusan strategisnya. Menyikapi isu konflik Palestina – Israel fondasi UUD 1945 merupakan yang utama, kehadiran Gus Yahya hemat opini saya perlu menunjukkan sikap perlawanan dan kejelasan pada sisi Palestina. Menyatakan ketidakabsahan bentuk kolonisasi dengan label identitas apapun, mengusung agenda keterwakilan bagi pihak-pihak terjajah, sekaligus menjadi pemantik awal dari resolusi yang kemudian akan dibawa di DK PBB. Dengan berpedoman pada UUD 1945, pernyataan NU terhadap eksistensi Israel seharusnya satu kata: TOLAK. Dan kembali menyatakan keharmonisan itu ada sesuai poin-poin resolusi PBB khususnya terkait status Jerusalem.

Saya tidak ingin niat baik dan tulus Gus Yahya kali ini justru dimanfaatkan oleh rekan zionis lainnya yaitu Wahabi, di mana kemudian mereka yang di Indonesia juga punya agen-agen sempalannya di PKS memprovokasi rekan-rekan di Hamas dan Fatah, dengan menjadikan perannya di AJC sebagai blunder kemudian gagal mendapatkan kepercayaan dari proxy Muqawammah untuk maju bersama mendukung kemerdekaan Palestina. Jika demikian adanya, saya menganggap ini keberhasilan upaya Wahabi dan Zionisme membuat posisi NU menjadi serba salah dan tidak mendapatkan legitimasi dari proxy perlawanan terhadap imperialisme itu sendiri.

Karena NU dan barisan nasionalis NKRI adalah satu-satunya kekuatan terbesar bangsa ini yang masih menjadi garda terdepan pelindung Pancasila, maka tidak heran segala upaya dilakukan untuk melemahkan keduanya. Wallahu a’lam bishowab.

**Dinda (Pengamat Timur Tengah, Alumni UI Depok)