Ijtima Ulama II Prabowo-Sandi: Politik Identitas Kepentingan FPI dan Kaum Radikal

0

Pasangan Prabowo-Sandi (Bosan) dan Jokowi-Ma’ruf Amin (Joma) tak terelakkan. Komporan Ijtima Ulama II kembali menghidupkan kampanye berbau SARA. Namun, kali ini GNPF membungkus dengan akuisisi Pancasila sebagai tameng politik identitas mereka. Suatu tindakan yang persis dalam sejarah perang antara kelompok Khawarij dan musuhnya.

Pasca peredaman akuisisi Jokowi terhadap ulama Ma’ruf Amin, publik melihat telah terjadi peredaman. Anteng. Tenang. Politik identitas yang saling dipakai akan meredam. Puncak tertinggi ulama legitimate telah direngkuh. Gejolak tampak padam.

Namun, senyatanya dalam politik identitas, pelaku politik identitas tak akan pernah surut bergerak. Kadang tampak bodoh, namun sesungguhnya kadang sangat strategis.

Salah satu strategi yang dilontarkan oleh mereka adalah Ijtima Ulama I. Parpol harus mengusung ulama agar didukung oleh umat. Gelombang ketakutan merebak di jagad politik Indonesia.

Parpol panik. Takut tidak mendapatkan dukungan dari kalangan umat. Yang senyatanya ulama yang mengeluarkan fatwa ijtima tersebut hanya beberapa gelintir yang suka berteriak tidak karuan. Di video, di Facebook, di media sosial. Pentolannya masih sama, buronan di pengasingan Rizieq.

Di Indonesia pun masih sama para corongnya. Tak lebih dan tak kurang. Para kalangan radikal. Para pendukung HTI dan khilafah dan tentu partai lucu yang akan tumbang partai agama PKS.

Kondisi ini cepat ditangkap oleh Jokowi. Gandeng pentolan tertinggi ulama: KH Ma’ruf Amin. Jelas penggandengan ini menyentak. Namun, sesuai prediksi dan perhitungan matang penulis, kamprets akan selalu menjadi kamprets.

Mereka adalah pasukan ideologis yang sangat tidak rasional. Standard berpikir mereka adalah taklid buta. Apa yang disampaikan oleh para pentolan ijtima, para atasan akan ditangkap dengan sami’na wa atho’na (kami mendengar dan kami taat). Tanpa mikir. Ini melebihi indoktrinasi apa pun.

Dan, betul. Ijtima Ulama II dikeluarkan. Karena Ma’ruf Amin telah diakusisi, sementara Prabowo dan Sandi sama sekali tidak mewakili ulama, maka mereka putar haluan. Namun, isinya tetap sama narasi kepentingan kelompok radikal FPI, kaum khilafah, Ikhwanul Muslimin dan PKS.

Publik melihat Ijtima Ulama II hanyalah wujud kepanikan partai politik seperti PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat. Peredaman politik identitas – dengan cara mengakuisisi politik identitas pula – telah membuat mereka kehilangan arah.

Padahal jualan politik licik paling menguntungkan bagi oposan Jokowi adalah jualan isu SARA. Mereka ingin mengulang kejayaan kampanye paling kotor dalam sejarah Indonesia yakni Pilkada DKI 2017.

Kondisi buruk para oposan itu semakin buruk ketika pentolan arsitek Pilkada DKI Jakarta Jusuf Kalla justru tidak bergabung ke oposan. Itu di permukaan. Namun gerakan politik menggunakan masjid-masjid tetap semarak. Kamprets tetap akan kamprets tampak nyata.

Sementara pentolan politik zig zag penuh intrik lainnya SBY berada di dua kaki. Ada di kaki Jokowi dan kaki Prabowo. Biasa ragu dan takut mengambil risiko. Posisi ini sama sekali tidak menguntungkan bagi Prabowo-Sandi.

Maka, sebagai fitrahnya, mereka kembali mengusung para kaum radikal FPI, pendukung khilafah dan para kampreters, penganut paham Ikhwanul Muslimin untuk mendukung Bosan.

Dan, kampanye SARA, politik identitas Islam radikal akan merebak digoreng oleh kubu oposan, tak terelakkan. Sama dan lebih kejam dari 2014, karena ditambah isu ekonomi, tenaga kerja, nasionalisme yang hanya menjadi kompor yang diharapkan meledak. Suatu kejahatan politik kratis yang diselewengkan.

Padahal, senyatanya pemakaian isu-isu tidak mendidik berbau SARA dan politik identitas itu hanya untuk kepentingan politik dan gerakan radikal seperti FPI dan khilafah. Juga gerakan Ikhwanul Muslimin yang menjadi bahaya laten di Indonesia, yang ideologinya dicaplok oleh partai agama PKS, salah satunya. Salam bahagia ala saya.