Airlangga Hartarto, Jusuf Kalla, Moeldoko, Jokowi, dan Strategi Bajing Loncat Golkar

0
Moeldoko dan Jusuf Kalla

 

Pekan-pekan di bulan ini adalah waktu krusial dalam jagad politik Indonesia. Hingga detik ini poros politik belum tampak di kubu oposan Jokowi. Hanya yang dipastikan maju menjadi calon presiden adalah Jokowi. Lainnya masih sangat cair dan membingungkan. Apalagi di tengah strategi politik bajing loncat Golkar yang selalu sukses. Airlangga Hartarto, Jusuf Kalla, Moeldoko, Jokowi dalam pusaran politik tersebut.

Strategi Politik Bajing Loncat Golkar

Strategi Golkar dengan kartu as Jusuf Kalla selalu berhasil dalam politik bajing loncat. Golkar mengambil intisari politik (kekuasaan ekonomi) dengan menggandeng pihak lain. Siapa pun yang berkuasa Golkar senantiasa menjadi the real ruling party.

Golkar tidak akan berkuasa jika mengambil posisi Presiden RI. Jusuf Kalla bersama Wiranto kalah di 2009 yang hanya meraup 12,41% suara. Namun, lagi-lagi Golkar tetap menjadi the ruling party di bawah rezim SBY.

Belajar dari kemenangan bermain di dua kaki 2004, maka cerita sukses itu diulangi di 2014. JK diutus masuk ke kandang Banteng, yang Jokowi sangat populer saat itu. The rising star seperti bersinarnya Anies Baswedan saat ini. Hasilnya JK menjadi kunci kemenangan Jokowi akibat perhitungan matang suara 1,8 juta orang di Sulsel. Fenomenal.

Menyadari hal itu, Jusuf Kalla bermain-main lagi di Pilkada DKI Jakarta. Kali ini dengan menggerakkan kekuatan lobby politik. Pun ditambah dengan kekuatan isu SARA yang kental dengan masjid sebagai alat politik.

Kampanye ayat dan mayat adalah kredo-nya. Dan, hingga kini kredo itu akan selalu dibawa, dengan copy paste di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Skala besar Indonesia akan menjadi pertaruhan pula. Pilpres 2019 menjadi pertaruhan berdarah jika Jokowi dan the ruling parties gagal menentukan formula tepat menghadapi strategi politik bajing loncat Golkar.

Manuver JK dan Oposisi Gamang Tentukan Calon Presiden

Dalam waktu krusial menjelang penetapan capres dan cawapres, sampai detik ini situasi saling tunggu tengah terjadi. Namun yang menarik publik adalah sikap saling menunggu. Dipastikan oposisi Jokowi belum menemukan formula poros.

SBY dengan Demokrat dan PAN tetap menjadi penentu. PKB pun bisa demikian. AHY dan SBY yang berduit menjadi titik menarik bahkan bagi PKS yang oportunistis. Poros ini pun tentu menarik bagi JK. Ini sudah dibuktikan oleh JK dengan memunculkan Anies di Pilkada DKI 2017.

Menyadari kekuatannya, JK melakukan politik zig-zag di dalam dan di luar Golkar. Sebentar mendukung Jokowi. Kali lain menggandeng SBY. Kesempatan berbeda menyambangi Airlangga Hartarto. Saat lain berangkulan dengan Zulkifly Hasan. Waktu berbeda bahkan bertemu provokator segregatif buronan Zakir Naik. Itulah JK.

Jokowi Pahami Situasi Politik

Maka menilik manuver zig-zag JK dan Golkar seperti itu, Hanura, NasDem, PKPI, PPP, PDIP dan PKB tak bergeming. Paham. Golkar hanya seperti bajing loncat yang senang menikmati inti kekuasaan.

Untuk itu Airlangga Hartarto pun tidak perlu menjadi cawapres Jokowi. Itu disadari juga oleh Golkar. Manuver mereka saat ini hanya untuk posisi tawar. Toh Golkar selalu menjadi the real ruling party di setiap pemerintahan sejak zaman eyang saya Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi.

(Sementara PDIP disayangkan tidak maksimal memanfaatkan posisi. PDIP justru menjadi the ruling-yet-not-ruling party. PDIP seharusnya mencengkeram seperti PKS di Kementerian Pertanian, Komunikasi, Perdagangan sebagai pusat logistik dan trend ekonomi. Hingga detik ini kekuasaan 10 tahun rezim PKS sulit dihilangkan.)

Jokowi pun memahami manuver zig-zag JK, Golkar, SBY dan kalangan Islam radikal. Perimbangan pemaksaan munculnya Chairul Tanjung (CT) belakangan yang dekat dengan Anies Baswedan memang menarik. Namun, CT adalah proxy kalangan militer pula. Maka Jokowi dan parpol tetap memahami situasi politik. Kunci krusial Jokowi ada di posisi cawapres, dan tak dapat dipungkiri peran JK dan Golkar sangat strategis.

Untuk itu, apalagi oposisi Jokowi mengusung kalangan militer. Bisa mantan (AHY, Gatot). Atau pecatan (Prabowo). Maka Jokowi tentu bersiap mengusung kalangan militer pula. Plus tentu menyeret kalangan yang didukung oleh kalangan Islam radikal. Entah pion proxy Anies (mau nggak dia), atau lainnya.

Nah, pilihan yang tepat sebagai antidot oposisi adalah militer yang santri, santun, bersih dari kasus HAM, (maaf: Jawa) dekat dengan rakyat dan antitesa Jokowi. Tegas. Siapa calon itu? Jokowi mempertimbangkan naiknya Jenderal (Purn.) Moeldoko. Demikian the Operators.